JAKARTA,quickq下载入口 DISWAY.ID--Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan teknologi produksi bagi UMKM dalam menumbuhkan ekonomi inklusif.

Menurut keterangan Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya, di mana mereka berkontribusi antara 40-50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 55,8 persen dari angkatan kerja.

BACA JUGA:Kemenkop UKM Buka Lowongan Kerja dengan Gaji Rp 8 Juta Per Bulan, Berminat?

BACA JUGA:Kronologi Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Hingga Pelaku dan Korban Menikah

Oleh karena itulah, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah berencana untuk meningkatkan sektor UMKM dari sektor informal ke sektor formal

"UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi," ujar Arif dalam keterangan resminya pada Sabtu 14 September 2024.

Kendati begitu, Arif juga mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang sebagian besar beroperasi secara informal ketimbang sektor formal, sehingga mereka harus berjuang untuk mengakses program dukungan seperti pembiayaan.

BACA JUGA:Polemik Aturan Jam Operasional Warung Madura, Begini Tanggapan KemenKopUKM

BACA JUGA:KemenKopUKM Dorong Daerah Kembangkan Klaster UMKM Berbasis Komoditas Unggulan

"Untuk mengatasi hal ini, kebijakan Pemerintah Indonesia berfokus pada promosi inklusi keuangan untuk memfasilitasi formalisasi UKM. Dan dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, naik dari 88,7 persen di tahun sebelumnya," jelas Arif.

Menurut Arif, tantangan terbesar yang saat ini tengah dihadapi oleh sektor UMKM di Indonesia adalah kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital.

Menanggapi tantangan ini, Arif menambahkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk meluncurkan berbagai inisiatif, seperti mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia. 

"Kami telah membangun 100 pusat di 26 provinsi untuk memberikan layanan terpadu bagi UKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan," tutup Arif.