Muncul Usulan Bansos Disetop saat Pilkada, Begini Jawaban Mensos
JAKARTA,quickq安卓版安装包 DISWAY.ID -Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku belum ada pembahasan terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) saat gelaran Pilkada 2024.
Ia mengatakan saat ini pemberian bansos masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. Ya sesuai dengan jadwal saja, sesuai dengan jadwal. Kita nggak pernah membahas secara khusus," kata Gus Ipul saat menghadiri rapat di Komisi VIII DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa 12 November 2024.
BACA JUGA:Wamendagri Setuju Bansos Ditiadakan Selama Gelaran Pilkada 2024
Ia mengaku ingin proses pendistribusian bansos saat gelaran Pilkada 2024 tetap berjalan.
Yang terpenting, kata dia, pencairan bansos tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik.
Ia menyebut bila ada yang menggunakan bansos sebagai pendongkrak suara di Pilkada akan disanksi.
Ia telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang membantu penyebaran bansos untuk mengawasi secara ketat.
BACA JUGA:KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Dua Saksi, Terkait Pengadaan Bansos Presiden
"Ya nanti kalau ada keliatan pelanggaran kan akan disanksi gitu, kan udah jelas itu. ini saya udah titip pesan kepada teman-teman pendamping ya atau pilar-pilar sosial yang membantu kerja Kementerian Sosial ya untuk mengerti tugas-tugas mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. itu aja ya. mari sama-sama kita awasi lah ya," imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai digelar.
BACA JUGA:KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Dua Saksi, Terkait Pengadaan Bansos Presiden
"Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan," kata Deddy dalam rapat bersama Mendagri, Senin, 11 November 2024.
Menanggapi hal itu, Wamendagri Bima Arya mengaku telah memahami maksud dari usulan itu.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:百科)
- Terus Ekspansi, QJMotor Bangun Pabrik Perakitan di Bekasi
- Kondisi Terkini Rumah Warga Roboh Atapnya Akibat Hujan Deras di Manggarai
- Aksi Tegas Benny Rhamdani Tolak Radikalisme Diapresiasi JAMMI
- Soroti Kasus Nurhayati, Mahfud MD Pastikan Segera Cabut Status Tersangka
- 6 Kebiasaan Pagi Turunkan Berat Badan yang Ampuh dan Praktis
- Dinas LH DKI Buru Truk Sedot Tinja Buang Pup di Cawang, Izin Usaha Pelaku Terancam Dicabut
- TPN Ganjar
- Ferdy Sambo: Uang di Rekening Ricky dan Yosua Bukan Punya Mereka, Tapi Uang Saya
- James Riady Akhirnya Kembalikan Dana ke Konsumen Meikarta Total Rp3,5 Miliar
- KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Terkait Sistem Tap In Tap Out TransJakarta
- JPMorgan Naikkan Peringkat Saham Emerging Market, Ini Alasannya!
- Menteri KPK/BKKBN Duga Faktor Ekonomi Jadi Alasan Orang Malas Menikah
- 5 Mitos tentang Durian, Benar Bisa Bikin Kolesterol Naik?
- 'Mengungsi Sementara di Tetangga' Getir Warga Manggarai Atap Rumahnya Roboh Imbas Hujan Deras
- Sidang Perdana Praperadilan Rommy Ditunda, Sebab....
- Menteri KPK/BKKBN Duga Faktor Ekonomi Jadi Alasan Orang Malas Menikah
- HP Sopir TransJakarta di Ciracas Dibawa Kabur Pembunuhnya, Randi Tewas di Tangan Perampok?
- Urai Arus Balik, Jadwal Masuk Sekolah Diundur Jadi 12 Mei
- SBY Dukung Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo
- Daftar 9 Kecurangan Pilpres 2024 Diungkap Tim Hukum AMIN